DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Aceh menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Aceh menutup tambang ilegal yang masih marak beroperasi di berbagai daerah.

DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Ketua Forum Komunitas Muda Barat Selatan Aceh (KMBSA), Azhari, M.Ag, menyatakan dukungan penuh kepada Ketua Umum Partai Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), dalam upaya memberantas aktivitas tambang ilegal yang marak terjadi di Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh yang digelar di Ruang Serba Guna DPR Aceh, Kamis (25/9/2025) pagi, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, menyampaikan sikap tegasnya terkait maraknya aktivitas pertambangan ilegal di Tanah Rencong.

DIALEKSIS.COM | Takengon - Menindaklanjuti laporan masyarakat terkait aktivitas tambang emas ilegal, Polres Aceh Tengah bersama Satpol PP Kabupaten Aceh Tengah serta Tim Satgas Pengamanan PT. Tusam Hutani Lestari (THL) kembali menggelar razia gabungan di wilayah Kecamatan Linge, Jumat (19/9/2025).

Tindak Laporan Masyarakat, Polres Aceh Tengah Razia Aktivitas Tambang Emas Ilegal

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Hj. Salmawati, SE., MM, atau yang akrab disapa Bunda Salma, menegaskan bahwa pengelolaan tambang di Aceh tidak boleh hanya dipandang dari sisi kepatuhan terhadap regulasi dan aturan hukum semata. 

DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, Edy Syahputra mendesak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh segera menertibkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik Koperasi Putra Putri Aceh (KPPA).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Isu legalisasi tambang rakyat belakangan kembali mencuat di Aceh, seiring banyaknya aktivitas pertambangan skala kecil yang berlangsung tanpa regulasi jelas. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) Perwakilan Daerah (PD) Aceh resmi mengukuhkan kepengurusan baru periode 2025-2029.

Prosesi pelantikan berlangsung pada Sabtu (23/8/2025) di Banda Aceh dan dilakukan langsung oleh Ketua Badan Pengurus Pusat (BPP) PERHAPI Indonesia, Ir. Sudirman Widhy Hartono, ST, MM, IPU, Asean-Eng.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Akademisi Universitas Syiah Kuala, Saiful Mahdi menilai rencana pemerintah untuk melegalkan aktivitas pertambangan rakyat melalui skema Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) berpotensi menjadi langkah positif dalam tata kelola sumber daya alam Aceh, asalkan dilaksanakan dengan tujuan yang jelas, regulasi yang tegas, dan pengawasan yang transparan.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh, Ahmad Shalihin, menilai rencana pemerintah untuk melegalkan aktivitas tambang rakyat melalui skema Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) merupakan peluang yang dapat menertibkan praktik pertambangan ilegal yang selama ini marak di Aceh.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Negara tak boleh lagi menutup mata. Ribuan sumur minyak rakyat dan tambang kecil-kecilan yang kini beroperasi di Aceh tak bisa terus dibiarkan berjalan di zona abu - abu. Tanpa regulasi yang tegas dan tata kelola yang pasti, semua ini hanya akan menjadi ladang masalah baik bagi pemerintah maupun rakyat sendiri.

DIALEKSIS.COM | Aceh Selatan - Ketua Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Kabupaten Aceh Selatan, Delky Nofrizal Qutni, menegaskan bahwa percepatan izin pertambangan rakyat (IPR) adalah kunci kebangkitan ekonomi Aceh. 

DIALEKSIS.COM | Tapaktuan - Ketua DPC Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia (APRI) Aceh Selatan, Delky Nofrizal, mengkritik lambannya pembahasan rancangan Qanun Pertambangan Rakyat.

Ia menilai keterlambatan ini tak hanya mencederai janji politik Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem, tetapi juga berpotensi meruntuhkan marwah kekhususan Aceh yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh merencanakan penerbitan Qanun Pertambangan Rakyat yang bertujuan untuk memberikan ruang kepada masyarakat Aceh, yang tergabung dalam koperasi, ormas, dan BUMG, untuk mengelola sumber daya alam mineral, seperti tambang emas dan lainnya. 

DIALEKSIS.COM | Tapaktuan - Ketua DPC Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Aceh Selatan, Delky Nofrizal Qutni, menilai pengelolaan tambang di Aceh belum berpihak kepada kepentingan rakyat. Ia menyebutkan, hingga kini belum ada satu pun Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang ditetapkan di Aceh.

DIALEKSIS.COM | Tapaktuan - Gubernur Aceh, H Muzakir Manaf menyampaikan komitmennya dalam memfasilitasi perizinan pertambangan rakyat di Kabupaten Aceh Selatan. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dalam kunjungan kerja terbaru ke Direktur Hulu Migas, Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Nurchalis, SP, M.Si, yang juga merupakan Ketua Fraksi Partai NasDem, mengungkapkan optimisme terkait regulasi baru yang akan memberikan legalitas bagi masyarakat yang terlibat dalam aktivitas pengeboran minyak. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh mengumumkan bahwa Qanun (Peraturan Daerah) Aceh mengenai Tambang Migas Rakyat sedang dalam proses pengesahan. Qanun ini diharapkan menjadi solusi efektif untuk mencegah praktik pertambangan ilegal yang marak terjadi di masyarakat.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menurut Sri Rajasa Chandra, sekarang saatnya para pemangku kebijakan Aceh, mengambil kebijakan progresif demi menyelamatkan kekayaan alam Aceh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sepanjang 2023, Polda Aceh sudah melakukan penindakan terhadap 26 kasus penambangan ilegal atau illegal mining dengan 35 tersangka.

Dirreskrimsus Polda Aceh Kombes Pol Winardy mengatakan kasus penambangan ilegal menjadi suatu permasalahan yang kompleks. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan terutama dari sisi perekonomian masyarakat.